Penyelenggaraan ibadah haji reguler tahun 1448 H/2027 M memasuki tahapan krusial dengan dibukanya sistem pemeriksaan status pembayaran dan alokasi keberangkatan bagi para calon jemaah di seluruh Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah serta Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia yang mengatur tata kelola keuangan ibadah haji, pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menetapkan alur verifikasi data secara daring demi menjamin transparansi serta efisiensi pelayanan administrasi.
Calon jemaah haji reguler kini sudah bisa memeriksa status pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) melalui situs resmi Kemenhaj dengan menggunakan 10 digit nomor porsi yang tercantum pada lembar setoran awal BPS-Bipih.
Langkah verifikasi digital ini dirancang untuk memastikan seluruh calon jemaah yang masuk dalam alokasi kuota keberangkatan tahun 2027 memiliki kepastian jadwal serta kesiapan dokumen. Tahap pertama pelunasan Bipih resmi dibuka mulai 10 November hingga 10 Desember 2026. Penetapan rentang waktu transaksi ini menuntut calon jemaah untuk bertindak cermat dan disiplin dalam memantau data pribadi sebelum mendatangi Bank Penerima Setoran (BPS) Bipih.
Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Nurchalis meminta jemaah memeriksa kesehatan dan kepesertaan JKN sebelum membayar. Imbauan penting tersebut disampaikan dalam keterangan pers resmi Kemenhaj di Jakarta pada 9 November 2026.
Nurchalis mengatakan, “Pelunasan Bipih tahap pertama resmi kita buka mulai besok, Selasa 10 November 2026.” Pernyataan resmi ini mengarahkan calon jemaah agar segera melakukan pembaruan data medis serta status jaminan kesehatan nasional sebelum mengeksekusi pembayaran pelunasan Bipih 2027.
Pembukaan Tahap Pelunasan Haji 2027
Landasan regulasi penyelenggaraan ibadah haji reguler 1448 H/2027 M berakar pada prinsip akuntabilitas publik dan perlindungan hak-hak calon jemaah. Sesuai dengan Kerangka Kebijakan Operasional Haji Nasional dan Surat Keputusan Bersama penetapan kuota, Kemenhaj merilis daftar jemaah reguler berhak lunas pada 27 Oktober 2026.
Rilisan data ini merupakan acuan hukum utama yang mengelompokkan jemaah ke dalam beberapa kategori penerima alokasi kuota keberangkatan musim haji mendatang.
Daftar berhak lunas yang dipublikasikan secara transparan mencakup tiga kelompok jemaah utama:
- Jemaah lunas tunda, yakni calon jemaah yang telah melunasi Bipih pada musim-musim sebelumnya tetapi tertunda keberangkatannya akibat kendala kuota, administrasi, atau kondisi darurat.
- Jemaah dalam alokasi kuota tahun berjalan, yaitu peserta yang porsinya secara urutan nomor antrean masuk ke dalam batas kuota keberangkatan tahun 2027.
- Prioritas lanjut usia (lansia), yakni jemaah berusia senior yang mendapatkan percepatan alokasi berdasarkan kriteria umur dan masa tunggu sesuai regulasi yang berlaku.
Nomor porsi tercantum pada bukti setoran awal haji dan menjadi data utama saat melakukan pencarian pada sistem. Penggunaan nomor porsi sebagai kunci pencarian tunggal bertujuan untuk mencegah kekeliruan pencatatan nama yang sering terjadi akibat kemiripan identitas jemaah.
Oleh karena itu, persiapan dokumen berupa lembar setoran awal BPS-Bipih sangat disarankan sebelum calon jemaah mengakses portal daring Kemenhaj melalui perangkat HP atau komputer.
Syarat Administrasi Dan Kesehatan Pelunasan Haji Reguler 2027
Proses pelunasan Bipih tidak dapat dilakukan secara langsung tanpa memenuhi serangkaian kualifikasi administrasi dan medis. Pemerintah menegaskan bahwa status Berhak Lunas pada portal daring baru merupakan tahap awal verifikasi. Setiap jemaah wajib memenuhi standar syarat kelayakan agar transaksi pelunasan pada BPS-Bipih diproses oleh sistem SISKOHAT (Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu).
Berikut merupakan daftar persyaratan wajib pelunasan haji reguler musim haji 1448 H/2027 M:
- Terdaftar aktif dalam SISKOHAT, yaitu sistem informasi penyelenggaraan haji yang mencatat data pendaftaran, nomor porsi, dan rekam jejak keberangkatan jemaah.
- Berusia minimal 16 tahun pada 10 April 2027, sesuai dengan ketentuan batas usia terendah bagi jemaah mandiri yang ditetapkan oleh pemerintah dalam regulasi operasional haji.
- Terdaftar aktif sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan tanpa tunggakan iuran, guna menjamin kepastian perlindungan medis jemaah selama berada di tanah air maupun di Tanah Suci.
- Lolos pemeriksaan kesehatan dan memenuhi status Istitha’ah Kesehatan yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan kabupaten/kota setempat sesuai standar laboratorium medis haji.
Ketentuan mengenai Istitha’ah Kesehatan menjadi perhatian utama pada musim haji 2027. Calon jemaah tidak diperkenankan melakukan setoran pelunasan Bipih di bank apabila rekomendasi medis dari dinas kesehatan belum diunggah ke dalam sistem SISKOHAT.
Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi risiko keselamatan jemaah yang memiliki riwayat penyakit kronis berat yang tidak memungkinkan untuk menjalankan aktivitas fisik ibadah haji.
Cara Cek Status Berhak Lunas Menggunakan Nomor Porsi
Pemeriksaan status nama jemaah dilakukan secara mandiri dengan memanfaatkan aplikasi Browser pada HP maupun komputer. Calon jemaah diimbau untuk selalu memastikan domain situs yang diakses adalah domain resmi pemerintah guna menghindari potensi kejahatan penipuan dan pencurian data pribadi.
Berikut alur praktis pemeriksaan status nama pada daftar Berhak Lunas:
- Buka aplikasi Browser pada HP atau komputer, lalu masukkan alamat web resmi https://haji.go.id/estimasi-keberangkatan.
- Pilih menu Berhak Lunas yang tersedia pada halaman utama. Apabila mengakses melalui layar HP dan pilihan menu belum terlihat, tekan ikon garis tiga di pojok atas untuk menampilkan navigasi layanan.
- Cari bagian filter atau penyaringan data, kemudian pilih opsi Nomor Porsi sebagai metode pencarian utama.
- Masukkan 10 digit nomor porsi sesuai angka yang tertera pada lembar bukti setoran awal haji secara teliti.
- Tekan tombol Add Filter atau Cari yang ada pada layar sistem, lalu tunggu beberapa saat hingga server menampilkan data lengkap jemaah.
- Periksa dan cocokkan nama, nomor porsi, serta kabupaten/kota domisili yang muncul pada tampilan layar dengan data identitas asli jemaah.
Apabila nama dan nomor porsi ditemukan pada daftar Berhak Lunas, calon jemaah dipastikan memegang hak untuk melanjutkan ke tahap pembayaran pelunasan Bipih. Menyimpan tangkapan layar (screenshot) atau mencetak lembar verifikasi digital tersebut sangat dianjurkan sebagai bukti pendukung administrasi saat mendatangi kantor Kemenhaj setempat atau BPS-Bipih.
Untuk mengenai jadwal keberangkatan jamaah haji 2027 silakan cek di Jadwal Haji 2027 Lengkap, Keberangkatan Perdana Dimulai 11 April
Estimasi Biaya Pelunasan Haji Berdasarkan Embarkasi
Setelah mengonfirmasi keberadaan nama pada daftar Berhak Lunas, langkah berikutnya adalah memverifikasi rincian pembayaran melalui tab Pelunasan pada portal web yang sama. Tab Pelunasan menyajikan rincian tagihan Bipih yang harus disetorkan setelah dikurangi setoran awal dan alokasi nilai manfaat dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Prosedur pemeriksaan tab Pelunasan dapat dijalankan sebagai berikut:
- Buka kembali alamat web https://haji.go.id/estimasi-keberangkatan melalui aplikasi Browser HP atau komputer.
- Pilih tab Pelunasan pada deretan menu Data dan Informasi. Pada tampilan HP, gunakan tombol navigasi garis tiga jika menu tertutup.
- Pilih metode filter Nomor Porsi, lalu ketik 10 digit nomor porsi jemaah.
- Klik opsi Cari atau Add Filter untuk memuat data pembayaran.
- Periksa rincian angka setoran pelunasan Bipih, status kelengkapan dokumen, dan kecocokan identitas BPS-Bipih tempat pendaftaran awal.
Setiap embarkasi keberangkatan di Indonesia memiliki besaran Bipih yang bervariasi sesuai dengan komponen biaya penerbangan, akomodasi di Makkah dan Madinah, serta biaya hidup (living cost). Berikut adalah gambaran estimasi rentang biaya haji reguler dan skema pelunasan berdasarkan kelompok embarkasi:
| Nama Embarkasi | Estimasi Rata-Rata Bipih (Rp) | Setoran Awal BPS (Rp) | Estimasi Sisa Pelunasan Bipih (Rp) | Catatan Operasional |
| Embarkasi Aceh (BTJ) | 49.900.000 | 25.000.000 | 24.900.000 | Komponen penerbangan terpendek ke Arab Saudi |
| Embarkasi Medan (KNO) | 51.200.000 | 25.000.000 | 26.200.000 | Termasuk layanan asrama haji embarkasi |
| Embarkasi Jakarta (JKG / JKS) | 58.400.000 | 25.000.000 | 33.400.000 | Kuota terbesar nasional gabungan DKI & Jabar |
| Embarkasi Solo (SOC) | 58.500.000 | 25.000.000 | 33.500.000 | Melayani calon jemaah Jawa Tengah & DIY |
| Embarkasi Surabaya (SUB) | 60.500.000 | 25.000.000 | 35.500.000 | Jarak penerbangan regional Jawa Timur & Bali |
| Embarkasi Makassar (UPG) | 60.200.000 | 25.000.000 | 35.200.000 | Melayani wilayah Sulawesi dan Indonesia Timur |
Catatan: Nilai persis tagihan pelunasan individual akan tercantum pada sistem SISKOHAT BPS-Bipih sesuai dengan status lunas tunda atau kuota murni masing-masing jemaah.
Setelah pemeriksaan pada tab Pelunasan selesai dan angka tagihan terverifikasi, pembayaran dapat dilakukan melalui BPS-Bipih tempat setoran awal terdaftar. Jemaah kemudian wajib menyerahkan bukti setoran pelunasan ke Kantor Kemenhaj/Kemenag kabupaten/kota untuk diverifikasi dan diterbitkan Lembar Bukti Pelunasan resmi.
Solusi Kendala Teknis Situs Kemenhaj Dan Kanal Layanan Resmi
Dalam beberapa kondisi, proses pencarian nomor porsi pada situs https://haji.go.id/estimasi-keberangkatan dapat mengalami hambatan teknis. Hal ini umumnya dipicu oleh tingginya lalu lintas kunjungan server (server overload) pada awal periode pembukaan pelunasan, kekeliruan input angka, atau pembaharuan basis data oleh pengelola sistem.
Berikut solusi taktis untuk mengatasi berbagai kendala teknis saat mengecek nomor porsi:
- Jika nama tidak muncul setelah menekan tombol pencarian, periksa kembali 10 digit nomor porsi pada HP atau komputer. Pastikan tidak ada karakter spasi, huruf, atau tanda baca yang terikut saat mengetik.
- Apabila laman web mengalami kegagalan muat (loading error), lakukan pembersihan cache dan cookies pada Browser HP atau komputer yang digunakan, lalu buka kembali laman dalam mode Incognito/Private Browsing.
- Apabila status nomor porsi menunjukkan keterangan data tidak ditemukan padahal pembayaran setoran awal sah, kemungkinan data jemaah sedang dalam proses penyesuaian antar-wilayah. Pengunjung disarankan melakukan pengecekan ulang secara berkala pada jam-jam tidak sibuk (seperti malam atau dini hari).
- Jika data hasil pencarian menampilkan perbedaan ejaan nama atau tanggal lahir, calon jemaah dianjurkan tidak langsung melakukan pembayaran di BPS-Bipih. Segera lakukan klarifikasi fisik ke Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) di Kantor Kemenhaj kabupaten/kota setempat dengan membawa KTP, KK, dan buku tabungan haji.
Untuk mendapatkan bantuan langsung dan konfirmasi resmi terkait kendala pembayaran maupun verifikasi nomor porsi, jemaah dapat menghubungi kanal layanan resmi pemerintah berikut:
- Portal Utama Layanan Haji: https://haji.go.id
- Layanan Call Center Resmi Kemenhaj / Kemenag: 137 (Bebas Pulsa / Tarif Lokal)
- Layanan Pesan WhatsApp Resmi Kemenhaj: 0811-1000-137
- Kantor Operasional: Seksi PHU Kantor Kementerian Agama / Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia.
Akuntabilitas Layanan Haji Modern
Pembukaan tahap pelunasan Bipih 1448 H/2027 M melalui portal digital mencerminkan lompatan signifikan dalam modernisasi tata kelola administrasi publik di Indonesia. Integrasi sistem antara Kemenhaj, BPKH, Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan perbankan syariah menciptakan ekosistem pelayanan haji yang transparan, akuntabel, dan berbasis data terpadu.
Di era digital modern, keterbukaan informasi berbasis nomor porsi memangkas birokrasi panjang yang dahulu kerap menjadi celah pungutan liar atau ketidakpastian antrean keberangkatan. Masyarakat kini dapat secara mandiri memantau hak-hak keagamaan tanpa tergantung pada pihak ketiga atau perantara.
Pengintegrasian kepesertaan aktif JKN dan verifikasi Istitha’ah Kesehatan pra-pelunasan juga membuktikan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada pengumpulan dana Bipih, melainkan memprioritaskan keselamatan fisik dan perlindungan jaminan sosial jemaah selama berada di Arab Saudi.
Kendati demikian, digitalisasi layanan haji mengharuskan peningkatan literasi digital di tingkat jemaah, mengingat sebagian besar calon jemaah haji reguler berada pada kelompok usia lanjut. Peran aktif keluarga, kelompok bimbingan ibadah haji (KBIHU), serta petugas aparatur di tingkat daerah menjadi kunci utama agar percepatan teknologi ini dapat dirasakan secara merata tanpa meninggalkan jemaah yang memiliki keterbatasan akses teknologi.
Dengan pengawasan ketat dan kemudahan transparansi publik, penyelenggaraan haji 2027 diharapkan dapat berjalan lebih tertib, aman, dan berorientasi penuh pada kemaslahatan jemaah.